PEMBAHASAN SOAL-SOAL MBS

 

PEMBAHASAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

TUGAS MATA KULIAH MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

 

DOSEN : DR. DWI DESWARI, M.Pd

 

 

DISUSUN OLEH :

R O D I Y A H

 REG. 7616090543

 

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2010 

 

 

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER

MATA  KULIAH : MBS

PETUNJUK :

1. Kerjakan secara individual dengan jawaban yang jelas dan ditik rapi.

2. Tidak dibenarkan bekerjasama dalam menjawab soal ujian.

SOAL  TES:

Pendidikan demokratis mempunyai dua pengertian yaitu proses pendidikan itu sendiri dan sistem pendidikan.

Proses pendidikan demokratis ditunjukan kepada pengembangan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan untuk pribadi yang mandiri merupakan proses yang mengembangkan akal budinya agar pribadi tersebut dapat mengambil keputusan sendiri berarti  mempertajam kemampuan rasionya untuk menimbang-nimbang dan mengambil keputusan. Keputusan dari seorang yang mandiri bukan hanya sekedar rasional tetapi juga memperhitungkan implikasi moral dan keputusannya. Inilah yang disebut sebagai penggunaan rasio secara reflektif. Pribadi mandiri menggunakan rasionya secara reflektif akan menjadi anggota masyarakat di dalam kehidupan modern yang bukan hanya hanyut di dalam perubahan-perubahan social dan budaya yang begitu cepat dir a globalisasi, tetapi yang dapat memilih yang terbaik untuk mengembangkan pribadinya dan masyarakatnya. Pengertian pendidikan demokratis juga berarti bahwa sistem pendidikan adalah sistem demokratis. Hal ini berarti, suatu sistem yang misalnya membedakan jalur pendidikan untuk ekonomi kuat dan dari golongan ekonomi lemah, merupakan suatu penghianatan  terhadap pendidikan demokratis.

Dari paparan tersebut, analisislah :

  1. Berdasarkan 4 point dari kepemimpinan pendidikan
  2. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam konteks MBS, Jelaskan.
  3. Bagaimana merealisasikan fungsi masyarakat dalam konteks sistem pendidikan demokratis tersebut ?
  4. Apakah kebijakan entang pendidikan demokratis perlu dipertahankan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, apalagi bila dikaitkan dengan implementasi MBS ? Jelaskan jawaban Saudara !

Selamat Bekerja

 

PEMBAHASAN

1. Analisis 4 point dari Kepemimpinan pendidikan adalah sebagai  

   berikut :

    ANALISIS :

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan MBS, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja, dengan bagitu, MBS sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan MSB adalah segala upaya yang dilakukan dengan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan MBS di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam MBS dapat dilihat berdasarkan  4 point kepemimpinan pendidikan yaitu :

  1.  Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar serta produktif dan dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, artinya : Kepemimpinan pendidikan menentukan terdorongnya motivasi dan kinerja guru terutama dalam pelayanan terhadap siswa dengan baik, mengembangkan kemampuannya dengan dukungan pimpinan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang harus disediakan, serta kemampuan pimpinan untuk menyelesaikan setiap kegiatan secara tepat waktu sehingga target yang ingin dicapai dalam proses peningkatan kualitas pendidikan jelas dan terarah dengan baik.
  2. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan, artinya : Pemimpin kepala sekolah dituntut mampu mengembangkan relationship dengan berbagai pihak dalam upaya menarik partisipasi public sehingga dukungan dari berbagai pihak datang dan membantu peningkiatan kualitas sekolah.
  3.  Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah , artinya : Pemimpin harus dapat menerapkan kebijakan-kebijankan yang luwes dan terarah serta memahami semua karakteristic dan kondisi anggotanya (guru dan staff) sehingga pemberlakuan kebijakan adil dan merata terutama konsep MBS sangat mendukung demokrasi kepemimpinan yang benar.
  4. Bekerja dengan tim manajemen untuk mencapai keberhasilan mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, artinya : Seorang pemimpin pendidikan harus mampu membuat ‘TEAM WORK’ yang solid dan bisa bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau pengertian serta kebijakan tidak dibuat sepihak tapi hasil musyawarah yang disepakati bersama sehingga komitmen kerja berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan peningkatan kualitas pendidikan.

2.  Nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam konteks MBS adalah sebagai berikut :

     ANALISIS :

Terdapat Empat Prinsip MBS yaitu prinsip equifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip pengelolaan mandiri dan prinsip inisiatif manusia yang secara jelas diuraikan sebagai berikut :

  1. Prinsip Equifinalitas (Equifinality) yang didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara untuk mencapai tujuan. Manajemen sekolah menekankan fleksibilitas dan sekolah harus dikelola oleh sekolah itu sendiri berdasarkan kondisinya masing-masing. Prinsip equifinalitas ini mendorong terjadinya desentralisasi kekuasaan dan mempersilahkan sekolah memiliki mobilitas yang cukup, berkembang dan bekerja menurut strategi uniknya masing-masing untuk mengelola sekolahnya secara efekif.
  2. Prinsip Desentralisasi (Decentralization). Konsisten dengan prinsip equifinalitas maka desentraslisasi merupakan gejala penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Dasar teori dari prinsip desentralisasi ini adalah manajemen sekolah dalam aktivitas pengajaran menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan. Oleh karena itu sekolah harus diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif sesegera mungkin ketika permasalahan muncul. Tujuan dari prinsip desentralisasi adalah memecahkan masalah secara efisien dan bukan menghindari masalah. Maka MBS harus mampu menemukan permasalahan, memecahkannya tepat waktu dan memberi kontribusi terhadap efektivitas aktivitas belajar mengajar.
  3. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Self-Managing System). MBS tidak menyangkal perlunya mencapai tujuan berdasarkan kebijakan dari atas, tetapi menurut MBS terdapat berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu amat penting dengan mempersilahkan sekolah untuk memiliki sistem pengelolaan mandiri (self-managing system) di bawah kendali kebijakan dan struktur utama, memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran dan strategi manajemen, mendistribusikan sumber daya manusia dan sumber daya lain, memecahkan masalah dan meraih tujuan menurut kondisi mereka masing-masing. Karena sekolah menerapkan sistem pengelolaan mandiri maka sekolah dipersilahkan untuk mengambil inisiatif atas tanggung jawab mereka sendiri.
  4. Prinsip Inisiatif Manusia (Human Initiative). Sesuai dengan perkembangan hubungan kemanusiaan dan perubahan ilmu tingkah laku pada manajemen modern, maka orang-orang mulai memberikan perhatian serius pada pengaruh penting faktor manusia dalam efektivitas organisasi. Perspektif sumber daya manusia menekankan pentingnya sumber daya manusia sehingga poin utama manajemen adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia di sekolah untuk lebih berperan dan berinisiatif. Maka MBS bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai dengan para konstituen sekolah untuk berpartisipasi secara luas dan mengembangkan potensi mereka. Peningkatan kualitas pendidikan terutama berasal dari kemajuan proses internal, khususnya dari aspek manusia.

        Maka dari 4 (Empat )Prinsip MBS tersebut, dapt mengembangkan nilai-nilai yang baik disekolah diantaranya :

  1. Pelayanan Prima, yaitu mengutamakan pelayanan terhadap pelanggan baik siswa, orangtua siswa, guru, staff, pemerintah dan masyarakat harus terlayani dengan baik dan tidak mengecewakan semua pihak.
  2. Disiplin, yaitu semua personal sekolah harus sadar melakukan disiplin dalam beraktivitas baik bekerja maupun belajar sehingga semua turut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.
  3. Inovatif, yaitu setiap personal memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam melakukan inovasi pendidikan selama baik dan menunjang pada keberhasilan sekolah.
  4. Kreatif, yaitu setiap personal kreatif mengemukakan ide-idenya yang baik dan mendukung dalam peningkatan sekolah
  5. Transparansi, yaitu sekolah harus terbuka dan transparan dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh setiap pihak sesuai dengan kebutuhannya\.
  6. Tanggung Jawab, yaitu setiap personal harus bertanggungjawab melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya dengan baik.
  7. Saling Menghormati dan menghargai, yaitu setiap individu saling menghormati dan menghargai kepada setiap personal dengan memberikan kepercayaan dalam melekasanakan tugas2nya sehingga setiap personal merasa dihargai dan percaya diri dalam bekerja daqn belajar di sekolah.

    3.  Merealisasikan fungsi masyarakat dalam konteks sistem pendidikan yang demokratis

         ANALISIS :

            Secara umum dipahami bahwa sesuai Undang-undang yang berlaku,  pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Artinya pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan untuk masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebaliknya masyarakat  sebagai warga bangsa juga berkewajiban ikut serta membangun pendidikan.

          Pernah dalam kurun waktu yang agak lama, yaitu di masa Orde Baru, sistem pendidikan di Indonesia sangat bersifat sentralistik dimana pendidikan diatur oleh birokrasi yang sangat berkuasa,  dengan sistem seperti itu pendidikan menjadi hanya milik pemerintah, dan masyarakat tidak lagi merasa memilikinya, dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam pendidikan kalaupun ada, menjadi sangat kecil. Padahal, sebelumnya, sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat dan merekalah yang membangun, dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, serta mengusahakan iuran untuk keperluan biaya operasional sekolah.  Apabila sekolah telah dibangun oleh masyarakat, mereka hanya meminta bantuan guru kepada pemerintah untuk diangkat pada sekolah mereka. Pada waktu itu, sebenarnya kita telah melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan (sustainable development), karena sekolah adalah sepenuhnya milik masyarakat yang senantiasa bertanggung jawab dalam pemeliharaan serta operasional pendidikan sehari-hari. Pada waktu itu pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang, melalui pemberian subsidi bagi sekolah-sekolah milik masyarakat yang benar-benar kurang mampu.

             Tetapi kemudian pemerintah mengambil alih kepemilikan sekolah, yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah dan mengelolanya secara birokratik dan sentralistik, yaitu melalui INPRES No.10/1973. Sejak itu itulah terjadi keterpurukan  sistem persekolahan di Indonesia. Secara perlahan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah memudar dan akhirnya hilang. Peran masyarakat yang sebelumnya “bertanggung jawab” menjadi berubah menjadi “berpartisipasi” terhadap pendidikan, dan selanjutnya menjadi tidak peduli. Semua sumber daya pendidikan ditanggung pemerintah, dan peran serta masyarakat apalagi bertanggung jawab terhadap pendidikan menjadi sangat berkurang.

              Bahwa pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dinyatakan dalam Undang-undang tentang Sistem pendidikan Nasional No.20 tahun 2003.  Dalam pasal 8 dan 9 ditegaskan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam membangun pendidikan, yaitu : bahwa, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan” (pasal 8), dan bahwa “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan” (pasal 9). Mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan dalam UU Sisdiknas diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab XV. Pada pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa :Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”, sementara pada ayat (2) disebutkan  “masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan”.

             Pendidikan di Indonesia mengadopsi paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community-Based Education).  Dalam hubungan penerapan paradigma tersebut, maka  dalam pasal 55 UU Sisdiknas disebutkan bahwa : “Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan social, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”. Kemudian pada pasal  56 ayat (1) disebutkan bahwa  : “Masyarakat berperan  dalam peningkatan  mutu pelayanan pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/madrasah”. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan mengenai peran Dewan Pendidikan (MPD), yaitu sbb :

“Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis”

          Realisasi fungsi masyarakat dalam konteks pendidikan yang demokratis adalah sebagai sember, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan, dimana masyarakat berhak menilai kualitas yang dicapai oleh sekolah yang kelak akan menggunakan hasil pendidikan (siswa lulusan)., selain itu Komite sekolah sebagai wadah berbasis masyarakat dapat melaksanakan fungsinya sbb:

  1. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah mengenai: kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria tenaga kependidikan, dll.
  2. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah
  3. Menggalang dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan sekolah
  4. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
  5. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan keluaran pendidikan
  6. Membantu sekolah mengadakan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat.
  7. Mengembangkan akuntabilitas pendidikan

 

4. Kebijakan pendidikan demokratis perlu dipertahankan sesuai dengan kondisi  masyarakat Indonesia bila dikaitkan dengan MBS ,   jawabannya YA, Harus dipertahankan.

  ANALISIS :

Bangsa Indonesia sepakat memilih sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Pilihan atas sistem demokrasi seyogyanya tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga pada bidang lainnya termasuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap pendapat pakar dan praktisi pendidikan yang berbeda,   contoh kasus mengenai kebijakan UN. Masukan membangun dari tokoh pendidikan tersebut jangan hanya didengar tanpa ada tindak lanjut sama sekali.
sudah selayaknya pemerintah memperbaiki sistem pendidikannya termasuk kebijakan UN yang dinilai masih sarat dengan berbagai masalah.

                Selain suara dari pakar dan praktisi pendidikan, pemerintah juga harus mendengar suara siswa. Merekalah yang paling berkepentingan dengan kebijakan UN. Selama ini pemerintah hanya menganggap siswa sebagai obyek di bidang pendidikan. Sudah saatnya menjadikan siswa sebagai mitra dalam upaya memajukan mutu pendidikan. Jangan lagi ada pernyataan yang mengatakan bahwa siswa yang menolak UN adalah siswa yang tidak siap akan kegagalan dan pendapat-pendapat negatif lainnya yang pastinya akan melukai hati para siswa.

              Tidak ada siswa yang gagal. Kegagalan ada pada sistem yang kita bangun. Sistem pembangunan bidang pendidikan kita masih top down. Pemerintah memaksakan konsep yang mereka percayai mampu meningkatkan mutu pendidikan tanpa mau melihat realitas atau kenyataan yang ada pada masyarakat paling bawah., dengan kata lain pemerintah belum mampu menunjukkan sikap demokratis dalam kebijakan bidang pendidikan.

                Contoh konkret bahwa pemerintah tidak demokratis adalah tetap digelarnya UN. Apabila pemerintah bersikap demokratis tidak mungkin ada berbagai penolakan mengenai UN oleh berbagai kalangan. Pemerintah harus dapat membaca aspirasi rakyat tentang UN ini. Masyarakat bukan kontra dengan UN-nya, tetapi lebih kepada ditetapkannya UN sebagai syarat utama kelulusan. Benar bahwa UN bukanlah sebagai syarat satu-satunya kelulusan, tetapi tetap saja siswa tidak akan lulus kalau ia tidak lulus UN. Di sinilah sensitivitas dan sikap demokratis pemerintah ditantang.
Korban UN antara lain dapat terlihat dari banyak siswa yang tidak lulus. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami gangguan psikologis. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap siswa yang mengalami gangguan psikologis karena hasil UN yang mereka peroleh buruk (tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah).

              ‘Korban’ lain UN yang tidak kalah penting adalah turunnya moral bangsa. Karena tuntutan yang sangat kuat agar dapat lulus sedangkan kemampuan kurang, maka semua pihak yang terlibat dalam UN berusaha semaksimal mungkin agar lulus dan tidak jarang melupakan norma dan aturan yang berlaku. Sebagai akibatnya adalah merajelelanya kecurangan dalam pelaksanaan UN. Kecurangan dalam pelaksanaan UN bukan hanya dari siswa yang mengikuti UN tetapi juga dilakukan oleh pihak sekolah. Pemerintah harus membaca fenomena ini agar bangsa ini tidak semakin terpuruk.

              Pemerintah di masa yang akan datang diharapkan agar mau mendengar suara dan aspirasi masyarakat di bidang pendidikan. Dengan demikian sikap otoriter pemerintah diharapkan tidak lagi menghiasi kebijakan pendidikan. Semoga kebijakan di bidang pendidikan nasional kita bersahabat kepada semua pihak baik guru, siswa dan pelaku pendidikan lainnya, dari kasus tersebut kebijakan pendidikan demokratis memenag harus dipertahankan dan dimplementasikan pada masyarakat Indonesia agar tidak terjadi kasus-kasus yang merusak sistem pendidikan di Indonesia dan MBS bisa berjalan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.

  

 Selamat sharing….?! Carilah Jawaban yang lebih BAIK, okeee ?!

Bantuin teman repot oke, bantuin teman malas No Way !

 

 

About these ads

One Response to “PEMBAHASAN SOAL-SOAL MBS”

  1. rodiyah Says:

    Teman2 saya bahagia bisa membantu teman2 dalam menyelesaikan tugas2 S2 nya, semoga bermanfaat…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: